Tugas 5 (Bahasa Indonesia 2)

Nama : Dwi Prastyanto

NPM  : 28211666

Kelas : 3EB19

Buatlah contoh paragraf generalisasi, analogi, dan kausalitas !

Paragraf Generalisasi :

Perguruan tinggi adalah satuan pendidikan penyelenggara pendidikan tinggi. Peserta didik perguruan tinggi disebut mahasiswa, sedangkan tenaga pendidik perguruan tinggi disebut dosen. Di Indonesia, perguruan tinggi dapat berbentuk akademi, institut, politeknik, sekolah tinggi, dan universitas. Perguruan tinggi dapat menyelenggarakan pendidikan akademik, profesi, dan vokasi dengan program pendidikan diploma (D1, D2, D3, D4), sarjana (S1), magister (S2), doktor (S3), dan spesialis.

                                                                                   

Paragraf Analogi :

Dalam fakultas ekonomi, program studi akuntansi dengan manajemen memiliki perbedaan dalam masing-masing sistem pembelajarannya. Untuk program studi akuntansi, pembelajarannya lebih ditekankan dalam penghitungan dan membuat laporan keuangan. Sedangkan untuk program studi manajemen, pembelajaran lebih ditekankan dalam mengatur dan mengawasi jalannya kegiatan di suatu perusahaan. Namun demikian, keduanya tetap memiliki kesamaan yaitu masih dalam fakultas ekonomi.

Paragraf Sebab-Akibat :

Pada saat ini saya ada seorang mahasiswa ekonomi di salah satu perguruan tinggi swasta. Saya sangat menyukai mata kuliah akuntnasi perbankan dan saya berharap dapat menjadi pegawai bank jika lulus nanti. Oleh karena itu, mulai dari sekarang saya harus mengerti berbagai macam persoalan perbankan di Indonesia.

Tugas 4 Softskill (Bahasa Indonesia 2)

Nama    :  Dwi Prastyanto

NPM       : 28211666

Kelas     :  3EB19

Buatlah kerangka karangan sesuai contoh kasus yang anda pilih!

Perhatikan Sistematika penulisan!

Pasar Modal

      

I     PENDAHULUAN

       1.1       LATAR BELAKANG

       1.2       RUMUSAN MASALAH

                   1.2.1  Kegiatan apa saja yang ada di pasar modal ?

                   1.2.2  Bagaimana pengelolaan pasar modal ?

                   1.2.3  Lembaga dan profesi penunjang apa yang ada di pasar modal ?

                   1.2.4  Apa saja produk – produk dari pasar modal ?

                   1.2.5  Bagaimana sanksi yang terjadi di pasar modal ?

 

      1.3       HIPOTESIS

                       1.3.1    Cara Sederhana

                       1.3.2    Cara Tertimbang

                                    1.3.2.1   Metode Sekunder

                                    1.3.2.2  Metode Kajian Lapangan

              II. PEMBAHASAN

       2.1  Kegiatan Pasar Modal

       2.2  Pengelolaan Pasar Modal

       2.3. Lembaga dan Profesi Penunjang di Pasar Modal

       2.4  Produk – Produk Pasar Modal

       2.5  Sanksi Yang Terjadi Di Pasar Modal

      

III. PENUTUP

                     

                     3.1 Kesimpulan

                     3.2 Saran

Tugas 3 Bahasa Indonesia 2 (Contoh Tulisan Ilmiah Populer)

Suaka untuk Badak Jawa Terlangka di Dunia

UJUNG KULON, KOMPAS.com — Di jalan tanah tertutup daun yang menghadap sawah subur, badak terlangka di dunia telah meninggalkan jejak masih hangat dalam lumpur lembut dan tampak ada bekas gigitan di dedaunan.

Badak Jawa (Rhinoceros sondaicus), yang dihormati dalam cerita rakyat setempat dan disebut sebagai Abah Gede, diperkirakan hanya tersisa sekitar 50 ekor, semuanya hidup di alam liar Taman Nasional Ujung Kulon, daerah dengan keindahan alam yang menakjubkan di ujung barat pulau Jawa.

Konservasionis berharap bahwa suaka baru bagi Badak Jawa yang akan dibuka di taman nasional ini, dapat menyelamatkan kembali satwa ini dari ancaman kepunahan.

Dulu makhluk pemalu ini berjumlah ribuan dan berkeliaran di seluruh Asia Tenggara. Namun, seperti spesies badak lainnya di seluruh dunia, perburuan dan perambahan manusia pada habitatnya telah menyebabkan penurunan populasi secara dramatis. Uni Internasional untuk Konservasi Alam mengatakan hewan tersebut "membuat pertahanan terakhir".

Suaka baru akan mencakup 5.100 hektare dari hutan hujan yang rimbun, aliran air nan segar dan kubangan lumpur di taman yang merupakan situs Warisan Dunia UNESCO.

Pagar listrik juga sedang dibangun -bagian akhir dari pekerjaan yang harus diselesaikan, untuk menandai batas dan mencegah badak tersesat keluar dari tempat suaka dan mencegah manusia masuk.

Petugas taman nasional, yang merupakan pegawai pemerintah, juga telah menanam makanan yang cocok untuk badak. Selama kunjungan AFP baru-baru ini, para pekerja terlihat membersihkan pohon-pohon palem dan menggantinya dengan semak dan pohon kecil.

"Kami berharap di tempat ini akan lebih banyak satwa langka berharga ini lahir," kata Kepala Taman Nasional Moh Haryono kepada AFP. "Dalam kawasan yang lebih tertutup, badak jantan dan betina akan memiliki lebih banyak kesempatan untuk bermain-main dan kawin dengan bebas."

Kerja berat

Sebelum pendirian suaka, yang dikelola pemerintah tetapi sepenuhnya didanai oleh badan amal yang berbasis di AS, International Rhino Foundation, ada banyak hal yang tidak mudah dikerjakan.

Suaka pada awalnya akan dibuka pada 2011 tetapi tertunda karena birokrasi, masalah yang umum di Indonesia, yang memiliki birokrasi rumit dan sering tidak efisien.

Pekerjaan juga terhenti selama setahun akibat protes dari warga yang menuntut ganti rugi atas lahan pertanian mereka, serta dari aktivis satwa yang merasa penggunaan alat-alat berat untuk membangun pagar mengancam lingkungan.

Namun semua hambatan sekarang tampaknya telah diatasi dan suaka harus segera dibuka secara resmi.

Suaka hanya sebuah langkah kecil dalam perjuangan yang berat untuk menyelamatkan Badak Jawa. Para pejabat di Ujung Kulon percaya ada 51 badak pada 2012, mendasarkan perkiraan mereka pada foto yang diambil oleh kamera tersembunyi.

Badak Jawa kini populasinya sudah sangat menurun. WWF Indonesia mengatakan ancaman tidak lagi perburuan tetapi kelangkaan pangan, penyakit dan risiko bencana alam.

Sumber : http://foto.kompas.com/photo/detail/2013/12/27/66789165313601388077242/suaka-untuk-badak-jawa-terlangka-di-dunia

Strategi OJK genjot kinerja pasar modal Indonesia tahun depan

Senin, 30 Desember 2013 20:15

Merdeka.com - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) tahun ini ditutup di level 4.274,18 atau turun 0,98 persen dibandingkan penutupan IHSG tahun lalu yang berada di kisaran 4.315,316.

Kepala Eksekutif Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan Nurhaida berjanji, kinerja pasar modal akan lebih baik di tahun depan. Pihaknya mengaku sudah punya jurus untuk meningkatkan kinerja pasar modal Indonesia.

"Tahun ini memang betul tidak seperti yang kita harapkan. Tahun ini belum mencapai indeks yang positif karena terlepas dari kondisi dan tekanan di 2013, OJK secara regulator akan melakukan hal-hal untuk pertumbuhan pasar modal di tahun depan," kata Nurhaida di Gedung Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Senin (30/12).

Dari sisi pengaturan, OJK akan melakukan pengembangan industri reksa dana, di mana di tahun depan agen penjual reksa dana akan diperluas tidak hanya di perbankan tapi juga di luar perbankan.

"Agen penjual nantinya tidak hanya perbankan tapi juga perusahaan bukan perbankan," kata Nurhaida.

Terkait dengan aturan penawaran saham perdana atau Initial Public Offering (IPO), tahun depan, pendaftaran akan dipermudah melalui e-registration. "Diperbolehkan e-registration dalam bentuk elektronik. Transaksi online juga ditingkatkan," imbuh Nurhaida.

OJK juga akan menyempurnakan infrastruktur pasar modal di tahun depan seperti penggunaan Single ID (SID). "Dulu SID hanya berlaku bagi nasabah di broker, 2014 mewajibkan SID bagi pemegang unit penyertaan reksa dana yang ada di kustodian," ungkap Nurhaida.

Untuk melindungi investor dari kerugian akibat operasional selama berinvestasi di pasar modal, OJK juga membentuk dan memberlakukan lembaga perlindungan dana investor.

"Sekarang sedang dikerjakan untuk menyusun surat edaran (SE) untuk menentukan nilai klaim kepada individu nasabah dan tata cara klaim yang akan disusun SIPF," jelas Nurhaida.

OJK juga akan menyusun pelaporan emiten dengan menggunakan sistem e-reporting untuk mempercepat info ke publik. Sedangkan dari sisi low enforcement, OJK akan meningkatkan pemeriksaan terhadap kegiatan perusahaan efek dan pihak-pihak akuntan.

"Ini tidak lain dan bukan agar perdagangan di pasar modal dilakukan baik dan teratur transparan dan akuntabel," tutup Nurhaida.

Sumber : http://www.merdeka.com/uang/strategi-ojk-genjot-kinerja-pasar-modal-indonesia-tahun-depan.html

Analisis :

Menurut saya, mudah-mudahan strategi OJK dalam meningkatkan kinerja pasar modal Indonesia seperti menyempurnakan infrastruktur  pasar modal , melindungi investor dari kerugian akibat operasional , membentuk  dan memberlakukan  lembaga perlindungan dana investor, dll dapat terlaksanakan. Sehingga perdagangan di pasar modal dapat dilakukan dengan baik dan teratur transparan dan akuntabel.

LIPI sebut ekonomi Indonesia sulit maju

Senin, 23 Desember 2013 12:50

Merdeka.com - Pemerintah Indonesia sering sekali membanggakan stabilnya perekonomian Indonesia dalam menghadapi gejolak perekonomian dunia. Baru-baru ini, bahkan pemerintah mengklaim telah menyiapkan diri dalam menghadapi kebijakan tappering off Amerika pada Januari nanti.

Namun demikian, Peneliti Pusat Ekonomi LIPI, Latief Adam tidak sependapat dengan pemerintah. Menurut Latief perekonomian Indonesia hanya stabil di tingkat rendah. Ada atau tidaknya krisis global perekonomian Indonesia masih tetap tumbuh rendah.

"Pemerintah seolah-olah menyebut ekonomi kita tahan gejolak perekonomian global. Boleh jadi stabil tapi stabil tingkat rendah. Dibandingkan dengan Singapura kena krisis dan setelah krisis tumbuh mereka lebih jauh tinggi. Kita usai krisis tumbuhnya tidak jauh beda misalnya 4 persen ke 6 persen," ucap Latief dalam seminar LIPI di Kantor Pusat LIPI, Jakarta, Senin (23/12).

Menurut Latief, jika pemerintah terus membiarkan kondisi seperti ini terus berlanjut maka Indonesia akan sangat sulit keluar dari jebakan kelas menengah atau middle income trap. Hal ini berdampak pasti pada sulitnya Indonesia bergerak jadi negara maju.

"Kalau kita tetap mengandalkan ekonomi tumbuh 6 persen, sulit keluar dari middle income trap. Kita sangat sulit beranjak jadi negara maju. Sulit keluar dari masalah sosial ekonomi seperti pengangguran," tegasnya.

Kondisi sulitnya Indonesia keluar dari negara maju menurut Latief disebabkan faktor kurang gaulnya perekonomian Indonesia. Rasio ekspor-impor terhadap Pendapatan Domestik Bruto (PDB) masih sangat kurang, begitu juga dengan investasi. Pergerakan ekonomi Indonesia saat ini hanya didorong dari pasar modal.

"Kita ini ekonomi stabil rendah karena perekonomian kita kurang gaul. Ini juga karena institusi keuangan manfaatnya tidak terlalu optimal mendukung ekonomi berkualitas."

Sumber : http://www.merdeka.com/uang/lipi-sebut-ekonomi-indonesia-sulit-maju.html

Analisis :

Menurut saya,  masih banyaknya korupsi di tanah air Indonesia ini, sehingga menyebabkan sulit majunya perekonomian Indonesia. Selain itu masih kurang nya rasio ekspor-impor terhadap Pendapatan Domestik Bruto (PDB) begitu juga dengan Investasi. Serta minimnya pengetahuan masyarakat akan pasar modal.

Indonesia bakal punya menara 'Eiffel' tahun depan

Selasa, 24 Desember 2013 20:29

Merdeka.com - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas menyatakan proyek infrastruktur bidang energi yang jadi prioritas pada 2014 adalah interkonektivitas aliran listrik. Targetnya, listrik tiga pulau utama, Sumatera-Jawa-Bali, akan saling terhubung.

Direktur Energi, Telekomunikasi, dan Informatika Kementerian PPN/Bappenas Jadhie Judodiniar Ardajat menyatakan proyek interkoneksi listrik Sumatera-Jawa akan menelan Rp 23 triliun. Itu merupakan proyek energi terbesar tahun depan.

"Sumatera bagian selatan kita harapkan jadi lumbung energi nasional. Jadi dengan interkoneksi ini, batu bara Sumatera tidak lagi dikirim ke Jawa untuk diolah menjadi listrik. Dari Sumatera, sudah langsung mengirim listrik," ujarnya di kantornya, Jakarta, Selasa (24/12).

Sedangkan proyek interkoneksi listrik Jawa-Bali, akan dijalankan melalui dua cara. Pertama adalah penghubungan melalui kabel bawah laut. Kedua, akan lebih megah, karena dari sisi Banyuwangi, Jawa Timur, maupun Gilimanuk, Bali, akan dibangun menara tinggi serupa Eiffel di Prancis. Kabel listrik akan menyeberangi selat kedua pulau tersebut.

"Kajian lingkungannya sudah selesai, kalau dari sambungan atas menara itu yang bisa disalurkan 275 kilovolt, kalau yang kabel laut 175 kv," kata Jadhie.

Sedangkan Pulau Jawa sendiri, diharapkan mulai membangun Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Batang, Jawa Tengah. Selain itu, direncanakan pula PLTU di Pemalang dan Indramayu, masing-masing bertenaga 1.000 Mega Watt. "PLTU-PLTU di Jawa ini nanti akan super bersih, meski menggunakan batu bara," klaimnya.

Dari catatan Bappenas, sepanjang 2013, sebagian besar proyek infrastruktur energi merupakan realisasi program 10.000 MW tahap 1. Pemerintah, melalui Kementerian ESDM dan BUMN energi lainnya, juga sudah mulai membangun SPBG dan jaringan gas kota di Sumatera dan Jawa.

Sumber : http://www.merdeka.com/uang/indonesia-bakal-punya-menara-eiffel-tahun-depan.html 

Analisis :

Saya sangat mendukung proyek interkonektivitas aliran listrik pemerintah tersebut. Target nya yaitu listrik tiga pulau utama, Sumatra-Jawa-Bali. Jadi dengan interkoneksi ini, Sumatra tidak perlu mengirim Batu bara ke Jawa untuk diolah menjadi listrik, melainkan langsung mengirim listrik. Saya berharap pemerintah serius melaksanakan proyek ini, dan juga selalu diawasi dalam mengerjakannya, agar tidak ada tangan-tangan jahil.

Impor listrik agar Indonesia lebih terang

Jumat, 27 Desember 2013 21:31

Merdeka.com - Indonesia belum berdaulat atas ketahanan energi. Sebagian masyarakat Indonesia masih hidup dalam kegelapan. Padahal listrik merupakan bagian dari infrastruktur dasar yang wajib disediakan pemerintah untuk warga negaranya.

Tidak dipungkiri, penyaluran listrik di sebagian besar wilayah di Indonesia masih belum tertata dengan baik. Jika mengacu data International Energy Agency (IEA) yang berpusat di Amerika, dari 237 juta penduduk Indonesia, 82 juta diantaranya belum mendapat akses kelistrikan.

Sementara data dari Kementerian ESDM, masih ada 20 persen wilayah Indonesia belum teraliri listrik. Dari persentase tersebut, terdapat 12,5 juta Kepala Keluarga (KK) yang belum menikmati listrik.

Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Jarman menyebutkan, tingkat elektrifikasi tahun ini mencapai 80,1 persen. Meskipun berusaha keras menambah tingkat elektrifikasi, sampai 2020 masih ada daerah di Indonesia yang tak menikmati listrik. "2020 tingkat elektrifikasi akan mencapai 90 persen," jelas Jarman beberapa waktu lalu.

Pemerintah dan Perusahaan Listrik Negara (PLN) mengaku sulit mengaliri listrik ke daerah terpencil dan perbatasan. Terlebih jika infrastrukturnya belum memadai. Kalaupun bisa dibangun, sulit untuk masuk ke daerah pelosok.

Kondisi itu dijadikan kambing hitam sekaligus alasan masih adanya warga yang hingga kini belum bisa menikmati listrik. Salah satunya di pelosok Kalimantan yang berbatasan langsung dengan Malaysia.

Sebagai solusi, pemerintah mengambil jurus untuk mendatangkan listrik dari negara tetangga, Malaysia. Kebijakan jual beli listrik antar negara telah diatur sebelumnya dalam UU Nomor 30 tahun 2009 tentang ketenagalistrikan. Kebijakan ini juga tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2012 Tentang Jual Beli Tenaga Listrik Lintas Negara.

Kebijakan itu dicetuskan tahun lalu saat PLN menandatangani kerja sama dengan Serawak Energy Berhad (SEB). Salah satu isinya, Indonesia akan mendatangkan energi listrik dari negeri jiran Malaysia sebesar 50 Mega Watt (MW).

PLN mengaku terpaksa mengimpor listrik dari Malaysia mengingat kebutuhan energi di sebagian wilayah Kalimantan Barat cukup besar. Impor listrik berjangka waktu 5 tahun ini untuk mengganti pembangkit listrik yang menggunakan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang biaya pokok produksinya lebih mahal.

Jarman menjelaskan, kerja sama ini terhitung efektif mulai Januari 2014 hingga 2020. Setelah itu, listrik di Kalimantan dan Sumatera akan dipasok dari pembangkit batu bara yang kini masih dalam proses pembangunan. Dengan kata lain, hingga 2020 warga di Kalimantan dan Sumatera akan tergantung pasokan listrik dari Malaysia.

Jarman menjelaskan, impor listrik dari Malaysia harganya lebih murah ketimbang menggunakan listrik dari pembangkit yang sudah ada, yakni berbahan bakar minyak. Jika dilihat dari letak wilayahnya, harga listrik dari Malaysia hanya sekitar Rp 900 per KWh ketimbang pakai Bahan Bakar Minyak (BBM) yang mencapai Rp 3.000 per KWh.

Menteri BUMN Dahlan Iskan ikut pasang badan soal kebijakan impor listrik dari Malaysia. Impor listrik dilakukan karena sumber listrik Serawak, Malaysia masih berlebih dan bisa dialirkan ke Kalimantan.

"Di Serawak itu ada sumber listrik yang berlebih. Enggak apa-apa kita impor dulu sambil membangun jaringan ke sana," kata Dahlan.

Dalam pandangannya, impor listrik dari Malaysia merupakan cara yang efektif dan efisien untuk memenuhi kebutuhan listrik masyarakat perbatasan. "Kita sambil membangun kan. Sekarang kita impor dari Malaysia karena lebih cepat dan itu sudah ada," singkatnya.

Kebijakan ini mendapat sorotan masyarakat dan DPR. Anggota Komisi VII DPR Ismayatun tidak membantah jika sebagian wilayah Kalimantan memang masih diselimuti kegelapan. Kebijakan impor sejatinya tidak sesuai dengan konsep kedaulatan energi.

"Tapi jika dilihat dari sisi kedaulatan energi, saya tidak setuju (impor)," ungkap Ismayatun.

Untuk jangka pendek, mungkin kebijakan ini bisa diterima. Mengingat kebutuhan energi yang besar di wilayah itu. Apalagi jika harga listrik yang ditawarkan dari pihak Malaysia, termasuk murah karena menggunakan PLTA, sementara di Indonesia masih menggunakan energi minyak. Tapi, untuk jangka panjang perlu sangat diperhatikan. Terlebih jika hubungan Indonesia-Malaysia kembali tidak harmonis.

"Kalau suatu saat misalnya Indonesia konflik dengan Malaysia, lalu mereka hentikan pasokan listrik, harus seperti apa? iya (jangan malu-maluin) bergantung sama negara lain," tegasnya.

Seolah tidak ingin diserang karena kebijakan impor listrik dari Malaysia, Dahlan langsung menyatakan, Indonesia juga menjual listrik ke Malaysia dan Papua New Guinea.

Dahlan mengaku akan mengekspor listrik ke Malaysia dari pembangkit yang ada di Sumatera. Mantan Dirut PLN ini menuturkan, sudah ada perjanjian antara dua negara yang berisi Malaysia bersedia menggunakan listrik dari Indonesia.

"Kita sudah ada perjanjian, nanti dari Sumatera kita ekspor listrik ke Malaysia melalui kabel bawa laut,".

Tidak hanya Malaysia, Dahlan juga akan mengekspor listrik ke Papua New Guinea. Pembangkit listrik yang besar akan dibangun di Malaysia dan kelebihannya akan dikirim ke Papua New Guinea. "Dari Papua nanti kita bisa jual ke Papua New Guinea. Walaupun sekarang kita impor listrik dari Malaysia tapi nanti kita ekspor 3, jadi skornya 3-1," imbuhnya.

Sumber : http://www.merdeka.com/uang/impor-listrik-agar-indonesia-lebih-terang-kaleidoskop-2013.html

Analisis :

Menurut saya, mengapa pemerintah tidak melakukan restrukturisasi  manajemen PLN. Mengapa di Indonesia lebih mahal dibandingkan Malaysia, mungkin pemerintah harus mengoreksi internal PLN. Selain itu masih banyak cara untuk mendapatkan listrik, dengan menggunakan bahan bakar minyak, air, batu bara, dll. Sehingga pemerintah tidak perlu mengimpor listrik.

Lima saham berharga fantastis sepanjang tahun ini

Jumat, 27 Desember 2013 08:38

Merdeka.com - Indonesia masih terus berupaya memperbesar kontribusi pasar modal terhadap stabilitas dan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Hingga saat ini, jumlah emiten di pasar modal Indonesia relatif masih sedikit jika dibandingkan dengan negara-negara Asia seperti Thailand, Singapura, Malaysia, Hong Kong dan India.

Kepala Eksekutif Otoritas Jasa Keuangan Bidang Pasar ModalNurhaida mengatakan, hingga September 2013 jumlah emiten yang tercatat di pasar modal Indonesia baru mencapai 479 emiten, sementara di Thailand sudah mencapai 577 emiten, Singapura 782 emiten, Malaysia 909 emiten, Hong Kong 1.585 emiten, sedangkan India telah mencapai angka 5.267 emiten.

"Pasar modal Indonesia masih sangat minim dibanding negara-negara lain. Oleh karena itu, perlu meningkatkan market kita dari size maupun jenis produknya," kata Nurhaida di Hotel Le Meridien, Jakarta, Senin (18/11).

Selain jumlah emiten yang masih sedikit, para investor domestik yang berinvestasi di pasar modal juga masih minim. Tercatat baru sekitar 500.000 investor domestik yang terlibat di pasar modal Indonesia. Minimnya pengetahuan disinyalir menjadi dasar masih kecilnya pasar modal Indonesia. Selain itu, kemampuan masyarakat dalam membeli saham juga menjadi faktor lain yang menghambat berkembangnya pasar modal di Tanah Air.

Untuk memperbesar potensi masyarakat berinvestasi di pasar modal Tanah Air, Bursa Efek Indonesia akan memberlakukan pembelian slot saham lebih kecil dari sebelumnya 500 lembar saham menjadi 100 lembar saham pada 2014 mendatang. Dengan demikian kemampuan masyarakat untuk membeli saham-saham di pasar modal semakin besar.

Sumber : http://www.merdeka.com/uang/lima-saham-berharga-fantastis-sepanjang-tahun-ini-kaleidoskop-2013.html

Analisis :

Memang diakui Pasar Modal di Indonesia sangatlah minim, disinyalir minimnya pengetahuan akan pasar modal Indonesia masih sangat kecil. Oleh karena itu, perlu ada nya pembelajaran/pengetahuan akan Pasar Modal di Indonesia, diperbanyak juga seminar-seminar dan kursus Pasar Modal, sehingga dapat menambah pengetahuan masyarakat dalam berinvestasi.

Indonesia dipastikan belum lepas dari jeratan impor sapi di 2014

Senin, 30 Desember 2013 11:16

Merdeka.com - Pemerintah melalui Kementerian Pertanian mengakui produksi daging sapi Indonesia 2014 mendatang tidak akan cukup memenuhi kebutuhan permintaan masyarakat. Produksi daging sapi lokal diprediksi masih akan terus defisit terhadap kebutuhan.

Menteri Pertanian, Suswono, mengatakan memang produksi daging sapi lokal pada 2014 akan mengalami kenaikan dibandingkan 2013. Namun, kenaikan ini tidak akan terjadi secara signifikan dan tidak mencukupi kebutuhan masyarakat.

"Daging sapi kita masih defisit 0,04 persen. 2014 produksi daging sapi kita 0,53 juta ton dan naik dari 2013 sekitar 0,43 juta ton," ucapSuswono dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta, Senin (30/12).

Bukan hanya itu, Suswono mengakui di 2013 saja, Indonesia mengalami defisit daging sapi sehingga diharuskan melakukan impor. Namun, impor yang dilakukan tidak mampu menekan tingginya harga.Suswono juga merasa heran ketika impor sapi dibuka lebar namun harga tidak kunjung turun.

"Impor sapi hidup dan daging beku kita relaksasi impor sapi. Masuknya impor tidak turun secara nyata. Kita buka lepas impor faktanya tidak turun secara signifikan," jelasnya.

Suswono menduga, tingginya harga daging sapi karena masalah infrastruktur pengangkutan. Sulitnya akses dan transportasi sapi membuat harga melonjak ketika sudah sampai di pasaran.

"Situasi tidak mudah dari pulau ke pulau. Rendahnya produksi bukan hanya akibat produksi semata, perdagangan peternak sulit akses dan distribusi sapi. Ini akan jadi program kita mendatang. Alat transportasi untuk mengangkut sapi," tutupnya.

Sumber : http://www.merdeka.com/uang/indonesia-dipastikan-belum-lepas-dari-jeratan-impor-sapi-di-2014.html

Analisis :

Kebutuhan permintaan masyarakat akan daging sekarang ini memang sangat tinggi, sehingga produksi daging sapi local terus mengalami deficit, sehingga pemerintah perlu mengimpor daging sapi dari luar. Menurut saya, sebaiknya pemerintah memberdayakan petani lokal dan pertanian terintegrasi peternakan.

Utang masih jadi andalan tambal APBN dan biayai infrastruktur

Senin, 30 Desember 2013 15:25

Merdeka.com - Kementerian Keuangan memastikan tahun depan akan tetap mencari utang luar negeri maupun domestik, buat memenuhi kebutuhan anggaran. Tahun ini saja pemerintah sudah menambah utang baru senilai Rp 232,7 triliun. Kebijakan ini diambil buat menutupi defisit anggaran sebesar Rp 224,2 triliun atau 2,38 persen dari Produk Domestik Bruto.

Utang akan difokuskan untuk pembiayaan infrastruktur serta menambal defisit APBN akibat kurangnya penerimaan negara.

"Kalau pinjaman proyek itu untuk bangun negeri, jembatan, bandara, alutsista. Sedangkan Surat Berharga Negara (SBN), betul-betul saya terbitkan karena kekurangan penerimaan kekurangan uang. Itu lazim di banyak negara," kata Direktur Jenderal Pengelolaan Utang Kemenkeu Robert Pakpahan di kantornya, Jakarta, Senin (30/12).

Robert memastikan, SBN merupakan otoritas pemerintah, jika memang pengeluaran APBN perlu ditambal. Sedangkan pinjaman proyek, terutama infrastruktur, dijamin selalu dibicarakan dulu dengan pemangku kepentingan sebelum dicari.

Berdasarkan rencana Ditjen Pengelolaan Utang, pada semester I 2014, akan diterbitkan kembali global bond, regular bond, lelang Surat Utang Negara (SUN) reguler, serta private placement.

"Untuk semester II, kita terbitkan nanti satu sukuk ritel, satu ORI," ungkapnya.

Terkait banyaknya jenis SBN diterbitkan pada enam bulan pertama 2014, Robert mengaku sudah berdasarkan perhitungan. Diakuinya, banyak kebutuhan pada periode itu. Kendati demikian, kemenkeu memastikan sumber pembiayaan bakal tetap berimbang, baik dari utang maupun non-utang.

"Jadi kalau lihat pembiayaan itu gak semuanya utang, ada Penyertaan Modal Negara," ujarnya.

Sebelumnya, data Indonesia Global Justice (IGJ) menyebutkan, khusus untuk utang luar negeri, akumulasi total pinjaman pemerintah dan swasta dalam rupiah selama Januari-Oktober, mencapai Rp 3.118,404 triliun. Hal itu berdampak pada pembiayaan pokok dan bunga pemerintah sebesar USD 1.283 miliar.

Sumber : http://www.merdeka.com/uang/utang-masih-jadi-andalan-tambal-apbn-dan-biayai-infrastruktur.html

Analisis :

Menurut saya, sebaiknya pemerintah memaksimalkan SAL (Sisa Anggaran Lebih) untuk menutupi/menambal anggaran negara, sehingga dapat mengurangi utang luar negeri. Oleh karena itu, sebaiknya pemerintah tidak menyimpan SAL untuk anggaran selanjutnya, tetapi memaksimalkannya untuk menambal anggaran negara.

Pemerintah tak perlu utang jika maksimalkan penggunaan SAL

Senin, 30 Desember 2013 15:54

Merdeka.com - Lembaga swadaya meyakini tambahan utang Rp 63,4 triliun pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2013 sebetulnya tidak perlu. Kebutuhan pembiayaan alternatif bisa memakai Sisa Anggaran Lebih (SAL) APBN 2012 sebesar Rp 56,1 triliun.

Demikian diungkapkan Sekretaris Jenderal Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Yenny Sucipto dalam jumpa pers catatan akhir tahun pengelolaan APBN. Dia mempertanyakan mengapa SAL tak pernah dilirik pemerintah buat menambal anggaran negara, alih-alih menerbitkan utang baru.

"Pemerintah tidak memanfaatkan SAL secara maksimal, seharusnya tidak perlu APBN ada defisit," ujarnya di Jakarta, Senin (30/12).

Sebelumnya, DPR dan pemerintah sepakat menambah pembiayaan utang Rp 63,4 triliun. Alhasil, besaran utang sepanjang 2013, menjadi Rp 224,9 triliun dari proyeksi sebelumnya sebesar Rp 161,4 triliun. Rinciannya, SBN (netto) sebesar Rp 241,3 triliun, pinjaman luar negeri (netto) turun menjadi Rp 16,8 triliun, dan pinjaman dalam negeri (netto) masih sama sebesar Rp 500 miliar.

Jika penyebabnya defisit, termasuk karena bengkaknya subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM), Yenny menuturkan bahwa potensi SAL sangat memadai sebagai penambal anggaran. Dia justru mempertanyakan mengapa SAL selalu disimpan untuk anggaran selanjutnya, tanpa ada upaya memutarnya buat kepentingan produktif.

"SAL tahun ini hanya dipakai Rp 30 triliun. Selebihnya diendapkan. Padahal SAL bahkan dapat menutup pembengkakan subsidi BBM Rp 16,1 triliun," cetusnya.

Tidak dimanfaatkannya potensi sumber pembiayaan alternatif, menurut Yenny, diperparah dengan sikap pemerintah tahun ini yang justru memperlebar defisit. Terutama selepas ada pembengkakan anggaran BBM bersubsidi.

APBN-P 2013 menurunkan pendapatan negara dari Rp 1.529 triliun, menjadi Rp 1.488 triliun. Namun, belanja negara justru dinaikkan hingga Rp 1.193 triliun. Alhasil, defisit mencapai Rp 233 triliun, atau 2,5 persen dari Produk Domestik Bruto.

Sumber : http://www.merdeka.com/uang/pemerintah-tak-perlu-utang-jika-maksimalkan-penggunaan-sal.html 

Analisis:

Sebaiknya pemerintah menggunakan SAL (Sisa Anggaran Lebih) atau memaksimalkannya  sebagai penambal anggaran negara, tetapi pemerintah justru menyimpannya untuk  anggaran selanjutnya, tanpa ada upaya  memutarnya  buat kepentingan  produktif. Jadi tidak perlu ada APBN deficit.

Impor minyak bisa dihentikan asal pemerintah rajin bangun kilang

Senin, 30 Desember 2013 16:24

Merdeka.com - Bahan Bakar Minyak (BBM) sudah menjadi bagian dari kebutuhan primer. Masyarakat yang sehari-hari beraktivitas menggunakan kendaraan sangat tergantung pada pasokan BBM. Karena tingginya kebutuhan masyarakat, pemerintah terus mengimpor minyak mentah.

Kepala Humas SKK Migas Elan Biantoro mengatakan, pemerintah mengimpor BBM dalam bentuk fuel dengan harga Rp 10.000 per liter. Dijual ke masyarakat dengan harga Rp 6.500 per liter.

"Harga fuel sekarang USD 120-125 per barel. Kalau kita hitung, itu pemerintah membeli fuel Rp 10.000 per liter itulah subsidi sehingga menjadi Rp 6.500 per liter," ucap Elan di Gedung SKK Migas, Jakarta, Senin (30/12).

Kondisi ini semakin buruk lantaran kebutuhan minyak dalam negeri yang terus membengkak. Setidaknya hampir setiap tahun kebutuhan BBM bersubsidi selalu di atas kuota yang ditetapkan pemerintah.

Sebenarnya kondisi ini bisa diperbaiki jika pemerintah mau membangun kilang. Pembangunan kilang terakhir dilakukan 20 tahun lalu atau sekitar tahun 1993. Menurut Elan, jika kilang semakin banyak maka pemerintah tidak harus mengimpor fuel namun bisa dalam bentuk crude atau minyak mentah.

"Impor crude sekarang semakin sedikit dibandingkan impor fuel. Kilang kita segitu-gitunya dan kebutuhan terus naik. Kalau impor crude kita cuma harus bayar USD 100 per barel. Itu kan jauh lebih murah," tutupnya.

Sumber : http://www.merdeka.com/uang/impor-minyak-bisa-dihentikan-asal-pemerintah-rajin-bangun-kilang.html

Analisis :

Kebutuhan akan BBM di Indonesia memang sangat tinggi, karena dalam kehidupan sehari-hari masyarakat menggunakan kendaraan. Oleh karena itu pemerintah terus mengimpor minyak. Jika dengan pemerintah membangun lebih banyak kilang dapat mengurangi impor fuel, kita sebagai rakyat akan mendukung langkah pemerintah tersebut, asalkan dalam pelaksanaan selalu diawasi agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Harga rumah semakin tak ramah

Senin, 30 Desember 2013 08:03

Merdeka.com - Setiap tahun, kebutuhan akan rumah tinggal selalu mengalami peningkatan seiring bertambahnya jumlah penduduk. Selain itu, meningkatnya daya beli masyarakat juga menjadi faktor pendorong bertumbuhnya permintaan akan rumah tinggal.

Tetapi, kedua fakta tersebut ternyata mendapat respons yang berkebalikan. Memiliki rumah seperti hanya mimpi. Harga rumah cenderung naik, baik pada level rumah kelas menengah dan atas dengan luasan mulai 70 meter persegi (m2) ke atas maupun kelas bawah mulai luasan 21 m2 hingga 42 m2. Kondisi ini membuat masyarakat mengubur dalam-dalam mimpinya memiliki rumah idaman.

"Harga perumahan di daerah Jabotabek di beberapa tahun belakang telah meningkat tajam. Di tahun 2012, harga properti telah meningkat sebesar 30 persen," ujar Chief Executive iProperty Group Shaun Di Gregorio beberapa waktu lalu.

Menurut dia, kenaikan harga rumah telah mendorong meningkatnya investasi di sektor properti. Setidaknya iProperty telah menanamkan investasi sebesar USD 10 juta.

Penanaman investasi di sektor properti ternyata juga dilakukan oleh banyak pihak, mulai dari pengembang hingga konsumen. Hal ini ternyata dimanfaatkan oleh sejumlah spekulan untuk mengeruk keuntungan dari sektor properti.

Akibatnya, harga rumah lambat laun meningkat hingga setinggi langit. Terutama untuk rumah apartemen kelas menengah dan atas, kenaikan harga yang terjadi sudah sangat tidak masuk akal.

EVP Coordinator Consumer Finance Bank Mandiri Tardi menyebutkan, kenaikan harga rumah bisa mencapai 20 kali lipat per tahun. Dia menyatakan kenaikan ini sudah masuk kategori bubble yang dapat berbahaya pada perekonomian nasional jika tidak dapat ditangani.

"Sekarang kan irasional, beberapa tempat sudah irasional. Kalau harga rumah atau apartemen melebihi dari 20-25 kali sewa rumah atau apartemen per tahun, itu sudah gak rasional," terang Tardi.

Tetapi, Tardi menerangkan, bubble hanya terjadi pada rumah yang masuk kategori menengah atas. Hal ini diperparah dengan semakin banyaknya pengembang yang lebih suka membangun rumah kategori menengah dan atas.

"Developer yang segmen menengah/atas sebagai media spekulasi itu sebagian besar dibeli dengan cara cash, yang pakai KPR 20 persen, cash bertahap 40 persen, 40 persen cash keras," terang dia.

Bank Indonesia (BI) pun merespon kondisi ini dengan mengeluarkan kebijakan berupa larangan pemberian dana Kredit Pemilikan Rumah (KPR) untuk kepemilikan rumah kedua, ketiga dan seterusnya. Kebijakan ini didasarkan pada survei yang menyebutkan sebanyak 42,2 persen responden lebih memilih berinvestasi dalam bentuk rumah tinggal.

"Angka ini lebih tinggi dibandingkan pilihan investasi lain seperti deposito, reksadana, dan emas," ujar Asisten Gubernur BI Mulya E. Siregar .

Mulya mengatakan, banyak orang yang beranggapan berinvestasi dalam bentuk rumah lebih menjanjikan daripada yang lain. Ini karena harga rumah selalu stabil dan cenderung naik dan tidak pernah terjadi penurunan.

Hal itu memicu banyak orang untuk membeli rumah kedua, ketiga, dan seterusnya. Mereka kemudian mengajukan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Akibatnya, jumlah permintaan KPR membengkak dan semakin banyak orang yang kesulitan memiliki rumah.

"Ada sebanyak 13 persen kredit pemilikan apartemen dan rumah digunakan untuk investasi dan disewakan. Intinya semakin banyak rumah yang dimiliki semakin besar kemungkinan rumah tersebut tidak ditinggali," terang Mulya.

Jika dibiarkan, potensi munculnya bubble tidak dapat dihindari. Atas dasar itulah larangan BI dikeluarkan. Dengan alasan, mencegah terjadinya bubble sekaligus memberikan kesempatan bagi masyarakat ekonomi menengah ke bawah bisa memiliki rumah.

Ekonom Universitas Siswa Bangsa Internasional (USBI) Wahyoe Soedarmono mengingatkan, investasi sektor properti harus terus mendapat pengawasan. Sebab, menurut dia, sektor ini mengandung potensi kredit macet tinggi, yang dapat memunculkan dampak sistemik pada sektor lain.

"Ini perlu mendapat perhatian khusus. Sejak Juni 2013 sektor konstruksi adalah sektor dengan rasio kredit macet paling besar di antara sektor-sektor ekonomi lainnya," ungkap Wahyoe.

Sektor properti dapat menjadi salah satu instrumen terciptanya kesenjangan antar kelas. Meski kondisi perekonomian nasional membaik dan jumlah kelas menengah masyarakat Indonesia semakin meningkat, namun ketersediaan rumah hanya dapat dimiliki oleh sekelompok masyarakat yang masuk kategori ekonomi atas.

Sumber : http://www.merdeka.com/uang/harga-rumah-semakin-tak-ramah-kaleidoskop-2013.html

Analisis :

Seiring bertambahnya pertumbuhan penduduk, maka kebutuhan akan rumah tinggal selalu mengalami peningkatan. Sekarang ini sektor properti memang sangat menjanjikan, sehingga banyak orang yang beralih investasi sehingga menyebabkan kenaikan akan harga rumah. Oleh karena itu, pemerintah sebaiknya segera membuat program subsidi, agar rakyat menengah kebawah dapat memiliki rumah sesuai kemampuannya.