Minggu, 24 Juni 2012

E-Commerce

Pengertian E-Commerce
Definisi E-Commerce menurut Laudon & Laudon (1998), E-Commerce adalah suatu proses membeli dan menjual produk-produk secara elektronik oleh konsumen dan dari perusahaan ke perusahaan dengan computer sebagai perantara transaksi bisnis.
E-Commerce atau yang biasa disebut juga dengan istilah Ecom atau Emmerce atau EC merupakan pertukaran bisnis yang rutin dengan menggunakan transmisi Electronic Data Interchange (EDI), email, electronic bulletin boards, mesin faksimili, dan Electronic Funds Transfer yang berkenaan dengan transaksi-transaksi belanja di Internet shopping,
Stock online dan surat obligasi, download dan penjualan software, dokumen, grafik, musik, dan lain-lainnya, serta transaksi Business to Business (B2B). (Wahana Komputer Semarang 2002).
Sedangkan definisi E-Commerce menurut David Baum (1999, pp. 36-34) yaitu: E-Commerce is a dynamic set of technologies, applications, and bussines process that link enterprises, consumers, and communities through electronics transactions and the electronic exchange of goods, services, and informations.
Diterjemahkan oleh Onno. W. Purbo: E-Commerce merupakan satu set dinamis teknologi, aplikasi, dan proses bisnis yang menghubungkan perusahaan, konsumen, dan komunitas tertentu melalui transaksi elektronik dan perdagangan barang, pelavanan, dan informasi yang dilakukan secara elektronik.
 
Jenis-jenis E-Commerce
Kegiatan E-Commerce mencakup banyak hal, untuk membedakannya E-Commerce dibedakan menjadi 2 berdasarkan karakteristiknya:
1. Business to Business, karakteristiknya:
• Trading partners yang sudah saling mengetahui dan antara mereka sudah terjalin hubungan yang berlangsung cukup lama.
• Pertukaran data dilakukan secara berulang-ulang dan berkala dengan format data yang telah disepakati bersama.
• Salah satu pelaku tidak harus menunggu rekan mereka lainnya untuk mengirimkan data.
• Model yang umum digunakan adalah peer to peer, di mana processing intelligence dapat didistribusikan di kedua pelaku bisnis.

2. Business to Consumer, karakteristiknya:
• Terbuka untuk umum, di mana informasi disebarkan secra umum pula.
• Servis yang digunakan juga bersifat umum, sehingga dapat digunakan oleh orang banyak.
• Servis yang digunakan berdasarkan permintaan.
• Sering dilakukan sistim pendekatan client-server.


Tujuan Menggunakan E-Commerce dalam Dunia Bisnis
Tujuan suatu perusahaan menggunakan sistim E-Commerce adalah dengan menggunakan E-Commerce maka perusahaan dapat lebih efisien dan efektif dalam meningkatkan keuntungannya.


Mantaat Menggunakan E-Commerce dalam Dunia Bisnis
Manfaat dalam menggunakan E-Commerce dalam suatu perusahaan sebagai sistem transaksi adalah:
a. Dapat meningkatkan market exposure (pangsa pasar).
Transaksi on-line yang membuat semua orang di seluruh dunia dapat memesan dan membeli produk yang dijual hanya dengan melalui media computer dan tidak terbatas jarak dan waktu.
b. Menurunkan biaya operasional (operating cost).
Transaksi E-Commerce adalah transaksi yang sebagian besar operasionalnya diprogram di dalam komputer sehingga biaya-biaya seperti showroom, beban gaji yang berlebihan, dan lain-lain tidak perlu terjadi
c. Melebarkan jangkauan (global reach).
Transaksi on-line yang dapat diakses oleh semua orang di dunia tidak terbatas tempat dan waktu karena semua orang dapat mengaksesnya hanya dengan menggunakan media perantara komputer.
d. Meningkatkan customer loyalty.
Ini disebabkan karena sistem transaksi E-Commerce menyediakan informasi secara lengkap dan informasi tersebut dapat diakses setiap waktu selain itu dalam hal pembelian juga dapat dilakukan setiap waktu bahkan konsumen dapat memilih sendiri produk yang dia inginkan.
e. Meningkatkan supply management.
Transaksi E-Commerce menyebabkan pengefisienan biaya operasional pada perusahaan terutama pada jumlah karyawan dan jumlah stok barang yang tersedia sehingga untuk lebih menyempurnakan pengefisienan biaya tersebut maka sistem supply management yang baik harus ditingkatkan.
f Memperpendek waktu produksi.

Pada suatu perusahaan yang terdiri dari berbagai divisi atau sebuah distributor di mana dalam pemesanan bahan baku atau produk yang akan dijual apabila kehabisan barang dapat memesannya setiap waktu karena on-line serta akan lebih cepat dan teratur karena semuanya secara langsung terprogram dalam komputer.

Ancaman Menggunakan E-Commerce (Threats)
Threats merupakan kemungkinan-kemungkinan munculnya kejadian yang dapat membahayakan asset-aset yang berharga.
Ada beberapa bentuk ancaman yang mungkin terjadi:
• System Penetration
Orang-orang yang tidak berhak melakukan akses ke system computer dapat dan diperbolehkan melakukan segala sesuatu sesuai dengan keinginannya.
• Authorization Violation
Pelanggaran atau penyalahgunaan wewenang legal yang dimiliki seseorang yang berhak mengakses sebuah sistim.
• Planting
Memasukan sesuatu ke dalam sebuah system yang dianggap legal tetapi belum tentu legal di masa yang akan datang.
• Communications Monitoring
Seseorang dapat mernantau semua infonnasi rahasia dengan melakukan monitoring komunikasi sederhana di sebuah tempat pada jaringan komunikasi.
• Communications Tampering
Segala hal yang membahayakan kerahasiaan informasi seseorang tanpa melakukan penetrasi, seperti mengubah infonnasi transaksi di tengah jalan atau membuat sistim server palsu yang dapat menipu banyak orang untuk memberikan infonnasi rahasia mereka secara sukarela.
• Denial of service
Menghalangi seseorang dalam mengakses informasi, sumber, dan fasilitas-fasilitas lainnya.
• Repudiation
Penolakan terhadap sebuah aktivitas transaksi atau sebuah komunikasi baik secara sengaja maupun tidak disengaja.


Sumber :
http://jurnal-sdm.blogspot.com/2009/08/e-commerse-definisi-jenis-tujuan.html
(Minggu, 24 Juni 2012, 15:22)

Rabu, 02 Mei 2012

Angkatan Kerja dan Pengangguran


A.      DEFINISI PENGANGGURAN



Penganguran… kata pengangguran di Indonesia sudah tidak asing lagi di telinga masyarakat Indonesia. Pengangguran adalah sebutan untuk orang yang tidak bekerja sama sekali, sedang mencari kerja, bekerja kurang dari dua hari selama seminggu, atau seseorang yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan.
B.      MASALAH PENGANGGURAN DI INDONESIA
Tingkat pengangguran di Indonesia sangatlah tinggi. Pengangguran umumnya disebabkan karena jumlah angkatan kerja tidak sebanding dengan jumlah lapangan pekerjaan yang mampu menyerapnya. Pengangguran seringkali menjadi masalah dalam perekonomian karena dengan adanya pengangguran, produktivitas dan pendapatan masyarakat akan berkurang sehingga dapat menyebabkan timbulnya kemiskinan dan masalah-masalah social lainnya.
Tingkat pengangguran yang terlalu tinggi juga dapat menyebabkan kekacauan politik, keamanan dan social sehingga mengganggu pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Akibat jangka panjang adalah menurunnya GNP dan pendapatan per kapita suatu Negara.

C.      KESIMPULAN
Pengangguran di Indonesia kondisinya saat ini sangat memprihatinkan, banyak sekali terdapat pengangguran dimana-mana. Penyebab pengangguran di Indonesia ialah terdapat pada masalah SDM itu sendiri dan tentunya keterbatasan lapangan pekerjaan. Untuk mengatasi masalah pengangguran ini pemerintah telah membuat suatu program untuk menampung para pengangguran. Selain mengharapkan bantuan dari pemerintah sebaiknya kita secara pribadi juga harus berusaha memperbaiki kualitas sumber daya agar tidak menjadi seorang pengangguran dan menjadi beban pemerintah. Ada kalanya bagi lulusan sarjana nanti lebih baik setelah lulus membuat lapangan pekerjaan sendiri (wiraswasta). Sehingga dengan membuka lapangan pekerjaan senidiri, sedikit demi sedikit dapat mengurangi angka pengangguran di Indonesia

Indonesia dan Perdagangan Bebas


A.      PENGERTIAN PERDAGANGAN BEBAS


Kata Perdagangan Bebas sudah tidak asing lagi di telinga kita. Menurut dari beberapa sumber yang saya baca, Perdagangan Bebas ialah perdagangan antar individual-individual dan perusahaan-perusahaan yang berada di negara yang berbeda.

BEKONOMI INDONESIA
Indonesia memiliki potensi alam yang sangat banyak. Kegiatan ekonomi Indonesia sangat berpengaruh terhadap pendapatan nasional, akan tetapi kebijakan yang ada saat ini belum sepenuhnya dapat mengatur keseimbangan ekonomi di Indonesia. Sistem ekonomi yang dipakai Indonesia sekarang adalah sistem ekonomi campuran, yang artinya suatu sistem organisasi yang ditandai dengan keikutsertaan pemerintah dalam hal penentuan cara-cara mengatasi masalah-masalah ekonomi yang dihadapi masyarakat. Ekspor dan impor juga menjadi utama bagi Indonesia sudah di galakkan sejak tahun 1983. Sejak saat itu, ekspor menjadi perhatian dalam memacu pertumbuhan ekonomi seiring dengan berubahnya strategi industrialisasi dari penekanan pada industri substitusi impor ke industri promosi ekspor. Konsumen dalam negeri membeli barang impor atau konsumen luar negeri membeli barang domestik, menjadi sesuatu yang sangat lazim. Persaingna sangat tajam antar berbagai produk. Dalam hal demikian, perlu adanya keseimbangan pasar.

C.      INDONESIA DAN PERDAGANGAN BEBAS
Perekonomian Indonesia pada saat ini dihadapkan dengan sistem perdagangan bebas. Padahal Indonesia belum siap menghadapi perdagangan bebas, sebab nilai-nilai dasar seperti; kejujuran, disiplin, visioner, kerjasama, tanggung jawab, peduli dan adil, belum menjadi landasan para pelaku industri atau ekonomi. Jadi rakyat, para pelaku industri & ekonomi di Indonesia tidak siap untuk menerima perdagangan bebas.

D.      KESIMPULAN
Globalisasi ekonomi dan perdagangan bebas antar negara dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran suatu negara yang ikut dalam perdagangan bebas, dengan mengandalkan komoditas yang mempunyai keunggulan komparitif dan keunggulan kompetitif. Pemerintah dalam meningkatkan persaingan menghadapi perdagangan bebas global sangat berperan penting. Mengingat produk Indonesia yang kualitasnya minim, sehingga bisa terjadinya pembelian besar-besarna terhadap barang impor yang masuk. Perlunya juga peran aktif dari masyarakat agar tidak terlalu tertarik oleh produk impor yang masuk, agar terjadinya keseimbangan pasar.

Sumber :
M. Porter. Thn. 1997. Porter dalam Sihaan (2009), Harapan dan Tantangan Ekonomi Lokal Menuju      Perdagangan Bebas
Pardede Muhammad Tamim, 2009, Perdagangan Bebas dengan Cina 2010, Membentuk Kebangkrutan Indonesia Menuju Kebangkitan Komunis 2

Jumat, 13 April 2012

KEBIJAKAN PEMERINTAH


Disusun Oleh
Kelompok 1EB24:

Dwi Prastyanto/28211666
Fajar Aji Sondang 28211315
Fathiyyaturrahmah M./27211968
Gena Enka Lestari/23211028
Ike Setiani/23211491
Januar Herdyanto/23211789
Nimas Indrayanti/25211173
Nurul Astuti/25211389

Kebijakan Periode selama 1966-1969
Pada periode 1966-1969 Pemerintah lebih memusatkan perhatian pada kebijakan mengenai proses perbaikan dan penghapusan semua unsur dari peniggalan pemerintahan orde lama yang mengandung unsur komunisme. Pada masa ini pemerintah berjuang untuk menekan tingkat inflasi yang tinggi karena pemerintahan orde lama. Pembersihan proses-proses kebijakan orde lama yang tidak efisien dan efektif terutama dari faham-faham komunisme. Titik beratnya, yaitu penurunan tingkat inflasi, proses produksi yang tidak efektif dan efisien, penggunaan pendapatan yang lebih efektif dan efisien untuk menunjang proses pembangunan.

Kebijakan Pelita I
Pada periode pelita I perekonomiaan Indonesia sedang kurang baik, dimana Indonesia sedang mengalami tinggkat pengangguran yang tinggi. Sementara itu pemerintah menyempurnakan peraturan mengenai Tata Niaga bidang Eksport dan Import yang mendevaluasi mata uang rupiah terhadap dollar. Keadaan ini megakibatkan perekomonian kekurangan dana semetara itu perekonomian didesak untuk mendapatkan dana yang besar untuk investasi agar menambah lapangan pekerjaan.
1. PP No. 16 Tahun 1970 à penyempurnaan tataniaga ekspor dan impor.
2. PP bulan Agustus 1971 mengenai devaluasi rupiah terhadap dollar Amerika.
Sasarannya kestabilan harga bahan pokok, peningkatan nilai ekspor, kelancaran impor, penyebaran barang di dalam negeri.

Kebijakan Pelita II
Sasaran yang hendak di capai pada masa ini adalah pangan, sandang, perumahan, sarana dan prasarana, mensejahterakan rakyat, dan memperluas lapangan kerja. Pelita II berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi rata-rata penduduk 7% setahun. Perbaikan dalam hal irigasi. Di bidang industry juga terjadi kenaikan produksi. Lalu banyak jalan dan jembatan yang di rehabilitasi dan di bangun.

Kebijakan Pelita III
Lebih menekankan pada Trilogi Pembangunan yang bertujuan terciptanya masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Arah dan kebijaksanaan ekonominya adalah pembangunan pada segala bidang. Pedoman pembangunan nasionalnya adalah Trilogi Pembangunan dan Delapan Jalur Pemerataan. Inti dari kedua pedoman tersebut.

Kebijakan Pelita IV
Menitik beratkan pada sektor pertanian untuk melanjutkan usaha menuju swasembada pangan, serta meningkatkan industri yang dapat menghasilkan mesin-mesin industri sendiri, baik industri berat maupun industri ringan. Selain swasembada pangan, pelita IV juga dilakukan program KB dan rumah untuk keluarga.
Kebijakan Pelita V
Menitik beratkan pada sektor pertanian dan industri untuk menetapkan swasembada pangan dan meningkatkan produksi hasil pertanian lainnya dan sektor industri khususnya industri yang menghasilkan barang ekspor, industri yang banyak menyerap tenaga kerja, industri pengolahan hasil pertanian, serta industri yang dapat menghasilkan mesin mesin industri.
Pelita V adalah akhir dari ploa pembangunan jangka panjang tahap pertama. 

Kebijakan Moneter
Kebijakan Moneter adalah  proses mengatur persediaan uang sebuah negara untuk perkembangan kegiatan perekonomian yang diinginkan. Kebijakan moneter digolongkan menjadi dua dalam pengaturan jumlah uang yang beredar pada masyarakat, yaitu:
1.       Kebijakan Moneter Ekspansif: kebijakan menambah jumlah uang yang edar.
2.      Kebijakan Moneter Kontraktif: kebijakan mengurangi jumlah uang yang edar.

Empat instrument untuk menjalankan kebijakan moneter, yaitu operasi Pasar Terbuka, Fasilitas Diskonto, Rasio Cadangan Wajib, Himbauan Moral.

Kebijakan Fiskal
Kebijakan fiskal adalah kebjakan pemerintah yang berkaitan dengan penerimaan atau pengeluaran Negara. Contoh kebijakan fiskal adalah apabila perekonomian nasional mengalami inflasi, maka pemerintah dapat mengurangi kelebihan permintaan masyarakat dengan cara memperkecil pembelanjaan atau menaikkan pajak agar tercipta kestabilan lagi. Tujuan kebijakan fiskal yaitu untuk mempengaruhi jalannya perekonomian. Hal ini dilakukan dengan cara memperbesar dan memperkecil pengeluaran komsumsi pemerintah (G), jumlah transfer pemerntah (Tr), dan jumlah pajak (Tx) yang diterima pemerintah sehingga dapat mempengaruhi tingkat pendapatn nasional (Y) dan tingkat kesempatan kerja (N).

Kebijakan Fiskal dan Moneter di Luar Negeri
Kebijakan Menekan Pengeluaran
dilakukan dengan cara mengurangi pengeluaran konsumsi. Dengan cara menaikkan pajak pendapatan, menaikkan tingkat bunga, mengurangi pengeluaran pemerintah.
Kebijakan Memindahkan Pengeluaran
Dengan cara
1. Memaksa: Mengenakan tarif dan atau kuota, mengawasi pemakaian valuta asing.
2. Rangsangan: mengurangi pajak komoditi ekspor, menyederhanakan prosedur ekspor, memberantas pungli dan biaya siluman, menstabilkan harga dan upah di dalam negeri, melakukan devaluasi

Kebijakan Subsidi BBM
Pada tahun ini banyaknya kontroversi yang dibahas oleh masyarakat yang berkaitan dengan rencana pemerintah untuk menaikkan harga BBM secara bertahap karena secara bertahap ini pula subsidi terhadap BBM akan dihapuskan oleh Negara. Banyak yang tidak setuju atas kenaikan dan penghapusan BBM oleh kalangan masyarakat menengah kebawah. Pemerintah melakukan kebijakan itu karena untuk mengseimbangkan anggaran belanja tahunan negara kita dan mengikuti kenaikan minyak dunia. Oleh karena itu, pemerintah sangat terpaksa melakukan kebijakan tersebut.
Dalam kebijakan ini akan membahas Kebijaksanaan pemerintah dalam penghapusan subsidi BBM yang pada akhirnya menaikkan harga BBM di Indonesia itu dan cara penyaluran dana sisa anggaran subsidi BBM itu yang menurut perhitungan APBN jumlah itu sekitar 800 miliar rupiah.
Sumber:
doc/24616247/Kondisi-Ekonomi-Indonesia-Pada-Masa-Orde-Baru
DR. MOHAMMAD ABDUL MUKHYI, SE., MM/FAKULTAS EKONOMI/UNIVERSITAS GUNADARMA JAKARTA

Minggu, 25 Maret 2012

PERKEMBANGAN STRATEGI DAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI INDONESIA

PENGERTIAN PEMBANGUNAN
Mengenai pengertian pembangunan, para ahli memberikan definisi yang bermacam-macam seperti halnya peren canaan. Istilah pembangunan bisa saja diartikan berbeda oleh satu orang dengan orang lain, daerah yang satu dengan daerah lainnya, Negara satu dengan Negara lain.  Namun secara umum ada suatu kesepakatan bahwa pemba ngunan merupakan proses untuk melakukan perubahan.
Pembangunan (development) adalah proses perubahan yang mencakup seluruh system sosial, seperti politik, ekonomi, infrastruktur, pertahanan, pendidikan dan teknologi, kelembagaan, dan budaya (Alexander 1994). Portes (1976) mendefenisiskan pembangunan sebagai transformasi ekonomi, sosial dan budaya. Pembangunan adalah proses perubahan yang direncanakan untuk memperbaiki berbagai aspek kehidupan masyarakat.

A. MACAM – MACAM STRATEGI PEMBANGUNAN INDONESIA
Salah satu konsep penting yang perlu diperhatikan dalam mempelajari perekonomian suatu negara adalah mengetahui tentang strategi pembangunan ekonomi. Beberapa strategi pembangunan ekonomi yang dapat disampaikan adalah :
1.Strategi Pertumbuhan
Adapun inti dari konsep strategi yang pertama ini adalah :
• Strategi pembangunan ekonomi suatu negara akan terpusat apada upaya pembentukan modal, serta bagaimana menanamkannya secara seimbang, menyebar, terarah dan memusat, sehingga dapat menimbulkan efek pertumbuhan ekonomi.
• Selanjutnya bahwa pertumbuhan ekonomi akan dinikmati oleh golongan lemah melalui proses merambat ke bawah ( trickle – down – effect ) pendistribusian kembali.
• Jika terjadi ketimpangan atau ketidak merataan hal tersebut merupakan prasyarat terciptanya pertumbuhan ekonomi.

2. Strategi pembangunan dengan pemerataan

Inti dari konsep strategi ini adalah dengan ditekankannya peningkatan pembangunan melalui teknik sosial engineering, seperti halnya melalui penyusunan perencanaan induk, dan paket program terpadu.
3. Strategi ketergantungan
Tidak sempurnanya konsep strategi pertama dan kedua mendorong para ahli ekonomi mencari alternatif lain sehingga pada tahun 1965 muncul strategi pembangunan dengan nama strategi ketergantungan. Inti dari konsep strategi tergantungan adalah :
• Kemiskinan di negara – negara berkembang lebih disebabkan karena adanya ketergantungan negara tersebut dari pihak / negara lainnya.
4. Strategi Pendekatan kebutuhan pokok
Sasarana dari strategi ini adalah menanggulangi kemiskinan secara masal. Strategi ini selanjutnya dikembangkan oleh Organisasi Perburuhan Sedunia (ILO) pada tahun 1975, dengan menekankan bahwa kebutuhan pokok manusia tidak mungkin dapat dipenuhi jika pendapatan masih rendah akibat kemiskinan yang bersumber pada pengangguran. Oleh karena itu sebaiknya usaha-usaha diarahkan pada penciptaan lapangan kerja, peningkatan kebutuhan pokok dan sejenisnya.
B. FAKTOR–FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PEMILIHAN STRATEGI
PEMBANGUNAN EKONOMI 
Pada prinsipnya, pemilihan strategi apa yang digunakan dalam proses pembangunan sangat dipengaruhi oleh pertanyaan ‘Apa tujuan yang hendak dicapai?’
Jika tujuan yang hendak dicapai adalah menciptakan masyarakat yang mandiri, maka strategi ketergantungan yang mungkin akan dipakai. Jika tujuan yang ingin dicapai adalah pemerataan kebutuhan pokok, maka strategi pendekatan kebutuhan pokok lah yang akan dipergunakan.
C. STRATEGI PEMBANGUNAN EKONOMI DI INDONESIA
Sebelum Orde Baru strategi pembangunan di Indonesia secara teori telah diarahkan pada usaha pencapaian laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Namun pada kenyataannya nampak adanya kecenderungan lebih menitik beratkan pada tujuan-tujuan politik dan kurang memperhatikan pembangunan ekonomi.
Sedangkan pada awal Orde Baru, strategi pembangunan di Indonesia lebih diarahkan pada tindakan pembersihan dan perbaikan kondisi ekonomi yang mendasar, terutama usaha-usaha untuk menekan laju inflasi yang sangat tingi (Hyper Inflasi).
Strategi-strategi trsebut kemudian dipertegas dengan ditetapkan sasaran-sasaran dan titik berat setiap Repelita, yaitu :
REPELITA I : Meletakkan titik berat pada sektor pertanian dan industri yang mendukung sektor pertanian meletakkan landasan yang kuat bagi tahap selanjutnya
REPELITA II : Meletakkan titik berat pada sektor pertanian dengan meningkatkan industri yang mengolah bahan mentah menjadi bahan baku meletakkan landasan yang kuat bagi tahap selanjutnya
REPELITA III : Meletakkan titik berat pada sektor pertanian menuju swasembada pangan dan meningkatkan industri yang mengolah bahan baku menjadi barang jadi meletakkan landasan yang kuat bagi tahap selanjutnya
REPELITA IV : Meletakkan titik berat pada sektor pertanian untuk melanjutkan usaha-usaha menuju swasembada pangan dengan meningkatkan industri yang dapat menghasilkan mesin-mesin industri sendiri, baik industri ringan yang akan terus dikembangkan dalam Repelita-repelita selanjutnya meletakkan landasan yang kuat bagi tahap selanjutnya.
D.PERENCANAAN PEMBANGUNAN
Adapun definisi perencanaan pembangunan, menurut Bintoro Tjokromidjojo, manfaat perencanaan adalah :
1. Dengan adanya perencanaan diharapkan terdapatnya suatu persyaratan kegiatan, adanya pedoman bagi pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang ditujukan kepada pencapaian tujuan pembangunan.
2. Dengan perencanaan maka dapat dilakukan suatu perkiraan terhadap hal-hal dalam masa pelaksanaa yang akan dilalui.
3. Perencanaan memberikan kesempatan untuk memilih berbagai alternatif tentang cara yang terbaik atau kesempatan untuk memilih kombinasi cara yang terbaik.
4. Dengan perencanaan dapat dilakukan penyusunan skala prioritas
5. Dengan adanya rencana maka akan ada suatu alat pengukur untuk mengadakan suatu pengawasan dan evaluasi
6. Penggunaan dan alokasi sumber-sumber pembangunan yang terbatas adanya secara lebih efisien dan efektif
7. Dengan perencanaan, perkembangan ekonom yang mantap atau pertumbuhan ekonomi yang terus menerus dapat ditingkatkan
8. Dengan perencanaan dapat dicapai stabilitas ekonomi, menghadapi siklis konjungtur.
Dalam sejarah perkembangannya, perencanaan pembangunan ekonomi Indonesia dibagi dalam beberapa periode, yakni :
 Periode Orde Baru, dibagi dalam :
• Periode 1945 – 1950
• Periode 1951 – 1955
• Periode 1956 – 1960
• Periode 1961 – 1966

 Periode Setelah Orde Baru dibagi dalam :
• Periode 1966 s/d periode stabilisasi dan rehabilitasi
• Periode Repelita I : 1969/70 – 1973/74
• Periode Repelita II : 1974/75 – 1978/79
• Periode Repelita III : 1979/80 – 1983/84
• Periode Repelita IV : 1984/85 – 1988/89
• Periode Repelita V : 1989/90 – 1993/94


Rabu, 07 Maret 2012

SISTEM PEREKONOMIAN INDONESIA

Dwi Prastyanto
28211666
1EB24


 A. Pengertian Sistem
     Berdasarkan dari beberapa sumber yang saya baca, Sistem berasal dari bahasa Latin (systēma) dan bahasa Yunani (sustēma) adalah suatu kesatuan yang terdiri komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi,materi atau energi. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas. Jadi sistem bisa dibilang sekumpulan hal yang memiliki hubungan diantara mereka.

B. Perkembangan Sistem Perekonomian
     Menurut saya sistem eknomi itu sudah ada/berlaku sejak dahulu, pada zaman pra-sejarah manusia sudah mengenal barter, kegiatan tersebut sudah tergolong ke dalam kegiatan ekonomi. Dan hingga sekarang manusia sering melakukan transaksi jual-beli, dan itu sudah termasuk ke dalam sistem ekonomi. Dengan semakin berkembangnya jumlah manusia dan kebutuhannya, semakin dirasakan perlunya sistem perekonomian yang lebih teratur dan terencana.

C. Macam-macam Sistem Ekonomi
1) Sistem Perekonomian Tradisional
    Sistem ekonomi yang masih sangat terikat dengan adat istiadat, kebiasaan , dan nilai budaya setempat.
Jadi dalam perekonomian tradisional masih menggunakan system turun temurun yang berlaku dalam suatu masyarakat dan telah menjadi nilai budaya setempat.
     Ciri-ciri sistem perekonomian tradisional
1. Alat alat yang digunakan dalam proses produksi masih sangat sederhana
2. Kegiatan produksinya umumnya mengolah tanah dan mengumpulkan barang yang disediakan alam
3. Masih menggunakan system barter,karena belum mengenal tukar menukar dengan uang
4. Modal masih terbatas ,maka produktivitas juga rendah
5. Masyarakatnya sulit menerima perubahan,karena terikat dengan tradisi
2) Sistem Perekonomian Liberal (Kapitalis)
    Suatu sistem ekonomi yang memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk memilih dan melakukan usaha sesuai keinginan dan keahliannya
    Sistem ekonomi liberal diperkenalkan oleh ekonomi Adam Smith (1723-1790)berkebangsaan inggris
Sistem ini tidak menghendaki adanya campur tangan pemerintah dalam perekonomian,sehingga masyarakat sebagai pelaku ekonomi bebas berusaha dan saling berkompetisi meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran bagi dirinya.
    Ciri- ciri sistem ekonomi liberal :
1. Hak milik perorangan diakui seperti pemilikan barang barang,modal,dan alat industri
2. Individu bebas melakukan kegiatan ekonomi sesuai dengan kemampuannya
3. Jenis,jumlah,dan harga ditentukan oleh permintaan dan penawaran
4. Perekonomian ditandai dengan persaingan bebas
5. Kegiatan ekonomi yang meliputi kegiatan produksi,distribusi dan konsumsi dalam pengaturannya diserahkan kepada setiap individu    Contoh : Amerika Serikat dan Negara-negara Eropa Barat

 3 Sistem Perekonomian Sosialis (Etatisme)
    Sistem ekonomi yang seluruh kegiatan ekonominya direncanakan ,dilaksanakan,dan diawasi pemerintah secara terpusat atau sistem perekonomian dengan cara mengambil dan memadukan ciri – ciri,baik dari sistem liberal maupun sistem sosial yang sesuai bagi Negara penganutnya.
    Ciri- ciri perekonomian sosial :
1. Faktor- faktor produksi dikuasai Negara secara terpusat
2. Kegiatan perekonomianyaa sepenuhnya diatur oleh Negara
3. Harga barang dan jasa ditetapkan oleh pemerintah
4. Hak milik individu tidak diakui    Contoh : Kuba, Korea Utara, dan Negara-negara Eropa Timur, dan RRC

D. Para Pelaku Ekonomi Di Indonesia
     Dalam perekonomian Indonesia dikenal tiga pelaku ekonomi pokok yaitu:
1. Koperasi
2. Sektor Swasta
3. Sektor Pemerintah

    Sesuai dengan Trilogi Pembangunan, maka masing-masing pelaku tersebut memiliki prioritas fungsi sebagai berikut :
1. Koperasi :
    Pemerataan hasil ekonomi, Pertumbuhan kegiatan ekonomi, Kestabilan yang mendukung kegiatan ekonomi.
2. Swasta :
    Pertumbuhan kegiatan ekonomi, Pemerataan hasil ekonomi, Kestabilan yang mendukung kegiatan ekonomi
3. Pemerintah BUMN :
    Kestabilan yang mendukung kegiatan ekonomi, Pemerataan hasil ekonomi, Pertumbuhan kegiatan ekonomi


Sumber :
http://yudhadwisyahputra.blogspot.com/2011/03/sistem-perekonomian-dan-jenis-jenis.html

Aris Budi Setyawan (Perekonomian Indonesia)















Minggu, 01 Januari 2012

Tugas Pengantar Bisnis

Nama : Dwi Prastyanto
NPM : 28211666
Kelas : 1EB24

Soal :

Anggota Investasi Kekayaan Pribadi
Fa. Maju Mundur
A Rp. 800.000,- Rp. 400.000,-
B Rp. 600.000,- Rp. 300.000,-
C Rp. 400.000,- Rp. 200.000,-
D Rp. 200.000,- Rp. 100.000,-

1.Berdasarkan data diatas. Ditetapkan jika perusahaan memperoleh keuntungan akan dibagikan kepada masing-masing investor setelah dikurangi 50% sebagai Laba Yang Ditahan. Apabila dibulan pertama beroperasi Fa. Maju Mundur memperoleh keuntungan bersih sebesar Rp. 1.000.000.-. Berapa keuntungan yang diperoleh masing-masing anggota (A, B, C, D)?

2.Berdasarkan data diatas. Apabila dibulan kedua terdapat kewajiban/utang kepada Bank DIO sebesar Rp. 2.000.000.-. Berapa besar kewajiban yang dibebankan atas harta kekayaan milik pribadi masing-masing anggota (A, B, C, D)?

Jawab :
1) 50% x Rp. 1.000.000 = Rp. 500.000

Total Laba A :
800.000 x 500.000 = 400.000
1.000.000
Jadi, 800.000 + 400.000 = Rp. 1.200.000

    Total Laba B :
    600.000 x 500.000 = 300.000
    1.000.000
    Jadi, 600.000 + 300.000 = Rp. 900.000

Total Laba C :
400.000 x 500.000 = 200.000
1.000.000
Jadi, 400.000 + 200.000 = Rp. 600.000

Total Laba D :
200.000 x 500.000 = 100.000
1.000.000
Jadi, 200.000 + 100.000 = Rp. 300.000

2) 50% x Rp. 2.000.000 = Rp. 1.000.000
    Besar Beban Kewajiban A :
    400.000 x 2.000.000 = Rp. 800.000
    1.000.000

Besar Beban Kewajiban B :
300.000 x 2.000.000 = Rp. 600.000
1.000.000

Besar Beban Kewajiban C :
200.000 x 2.000.000 = Rp. 400.000
1.000.000

Besar Beban Kewajiban D :
100.000 x 2.000.000 = Rp. 200.000
1.000.000