BI pantau program pemberian hadiah bank

Minggu, 3 November 2013

Sindonews.com - Maraknya tawaran hadiah dan undian yang dilakukan perbankan guna menarik dana simpanan nasabah menjadi perhatian Bank Indonesia (BI).

Kepala Divisi Assessment, Ekonomi, dan Keuangan BI Wilayah I Sulampua, Noor Yudanto mengatakan, ketatnya likuiditas membuat perbankan menjalankan program hadiah untuk menarik dana dari masyarakat.

"Program yang ditawarkan sejumlah perbankan, merupakan hal yang wajar sebagai strategi pemasaran dari bank yang bersangkutan. Namun, BI mengimbau kepada bank-bank untuk lebih terbuka dan transparan dalam struktur biayanya yang tercermin dalam suku bunga dasar kredit (SBDK)," katanya, Minggu (3/11/2013).

Menurutnya, secara persentase biaya yang dikeluarkan bank lewat program hadiah belum terlalu besar ketimbang jika harus "menanggung" kenaikan suku bunga yang misalnya naik satu persen.

Berdasarkan data BI, rasio keuangan bank per Juli 2013 juga masih dalam kisaran yang baik dalam artian rasionya tergolong rendah. Besarnya biaya operasional terkait dengan rasio keuangan bank atau yang biasa dikenal dengan rasio biaya operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO) relatif lebih rendah dari bulan sebelumnya. Indikatornya, semakin rendah rasio BOPO, maka rasio keuangan bank semakin baik.

Per Juli 2013, rasio BOPO bank umum di Indonesia 74,14 persen dengan biaya operasional Rp 202, 408 triliun dan pendapatan operasional Rp 273,011 triliun.

Rasio BOPO ini sedikit membaik dibandingkan dengan posisi Juni 2013 yang sebesar 74,66 persen atau jika dibandingkan dengan Mei 2013 yang mencapai 74,54 persen.

Per Juni 2013, biaya operasional bank umum mencapai Rp179,027 triliun, sedangkan pendapatan operasional Rp239,786 triliun. Per Mei 2013, biaya operasional sebesar Rp146,52 triliun, sedangkan pendapatan operasional sebesar Rp196,559 triliun.

Hanya saja, yang menjadi kekhawatiran BI adalah persaingan yang tidak sehat antara bank-bank besar dengan kecil. "Bisa-bisa bank kecil tidak kebagian. Tapi kalau dari historis selama ini, meski perbankan yang memiliki dana besar gencar menawarkan program undian, bank kecil juga tetap tumbuh. Artinya masyarakat juga punya referensi untuk memilih bank," jelasnya.

Sumber :

http://ekbis.sindonews.com/read/2013/11/03/34/801471/bi-pantau-program-pemberian-hadiah-bank

Analisis :

Memang sudah selayaknya BI mengawasi segala aktivitas perbankan yang ada di Indonesia. Tapi menurut saya, tawaran hadiah dan undian yang sekarang ini marak dilakukan perbankan guna menarik dana simpanan nasabah itu hal yang wajar. Mengapa? Karena hal tersebut merupakan strategi pemasaran masing-masing perbankan, hanya saja perbankan juga harus tetap terbuka dan transparan dalam struktur biaya yang tercermin dalam suku bunga dasar kredit (SBDK).

Kredit perumahan masih jadi raja bisnis BTN

Senin, 28 Oktober 2013

Merdeka.com - Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BBTN) mencatatkan penyaluran kredit mencapai Rp 96,539 triliun atau tumbuh sebesar 26 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2012 yang mencapai Rp 76,566 triliun. Perseroan memprediksi, pertumbuhan kredit akan berada pada kisaran 20-25 persen sampai dengan akhir 2013.

Direktur Utama BTN Maryono mengatakan, bisnis inti penyaluran kredit BRN masih dominan kredit perumahan. "Porsi pembiayaan pada kredit perumahan masih mendominasi dengan share 86,12 persen dari total kredit yang disalurkan Perseroan selama Triwulan III/2013 yang mencapai Rp 83,138 triliun," ujar dia saat pemaparan Kinerja Bank BTN Triwulan III/2013, di Menara BTN, Jakarta, Senin (28/10).

Sementara sisanya yang sebesar 13,88 persen atau sebesar Rp 13,401 triliun disalurkan untuk pembiayaan kredit non perumahan.

"Kami terus mendukung pada program Pemerintah dalam bidang perumahan melalui skim Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Kami telah memberikan kontribusi secara nasional yang cukup tinggi dengan rata-rata share di atas 95 untuk Masyarakat Berpenghasil Rendah (MBR)," jelasnya

Kebijakan pemberian batas kredit uang muka yang ditetapkan Bank Indonesia Oktober 2012 diakuinya tidak mengganggu kucuran kredit perseroan. "Kita dapat banyak pahala, letak pahalanya kita kucurkan 95 persen market share untuk MBR," ungkap dia.

"Secara bisnis tidak ada masalah dengan penyaluran kredit, karena LTV menjamin stabilitas harga rumah khususnya untuk masyarakat menengah bawah," tutupnya.

Sumber :

http://www.merdeka.com/uang/kredit-perumahan-masih-jadi-raja-bisnis-btn.html

Analisis :

Tentu kredit perumahan kian meningkat, karena rumah merupakan prioritas utama dalam kehidupan. Apalagi BTN Tbk menawarkan harga rumah khususnya untuk masyarakat menengah bawah. Selain itu juga mendukung program pemerintah dalam bidang perumahan dan secara tidak langsung memberikan kontribusi  secara nasional yang cukup tinggi.

Indonesia baru sebatas ekspor ikan kembung, tuna, dan tongkol

Kamis, 31 Oktober 2013

Merdeka.com - Selama ini pemerintah dinilai lebih mementingkan impor ikan daripada memanfaatkan ikan dalam negeri. Padahal potensi ikan Indonesia mencapai 7 kali lipat dari APBN pemerintah.

Presiden Direktur PT Perikanan Nusantara Abdussalam Konstituanto menuturkan, untuk menyiasati ikan impor yang murah, pihaknya memilih untuk ekspor ikan kecil.

"Sekarang 60 persen kita ekspor dan 40 persen untuk domestik. Domestik itu dilema, di satu sisi kita ingin sejahtera, tapi sisi lain rakyat kita butuh ikan. Batasan kuota impor ikan pun kita enggak tahu dan harganya lebih murah," ucapnya ketika ditemui di Kantornya, Jakarta, Kamis (31/10).

Jenis ikan kecil yang diekspor perusahaan pelat merah itu antara lain ikan kakap, ikan kembung, serta tuna dan ikan tongkol. Negara tujuan ekspor mulai dari Taiwan, Thailand, Vietnam, Korea, China, Eropa seperti Jerman Timur, Jerman Barat serta Rusia.

"Tuna yang paling besar dan ada yang kita olah dulu. Di Amerika agak susah karena ada sindikat usaha dan ikan kita dibakar," katanya.

Dari sisi kuantitas, ekspor ikan Indonesia juga masih kecil, baru 10 ton dalam satu bulan. "Ikan kita nampung dari nelayan juga, nangkap sendiri juga. Kita kerja sama dengan nelayan, itu sekitar 80 persen ikan nelayan," tutupnya.

Sumber :

http://www.merdeka.com/uang/indonesia-baru-sebatas-ekspor-ikan-kembung-tuna-dan-tongkol.html

Analisis :

Menurut saya, pemerintah harus mengembangkan SDM dan mengelola BUMN perikanan dan kelautan secara baik, karena di Indonesia ini potensi alam kita sangat melimpah. Kalau dikelola dengan baik dan benar, pasti akan menguntungkan Negara dan bangsa ini. Sehingga tingkat ekspor Negara kita mengalami kenaikan yang pesat dibandingkan tingkat impornya.

Kemenhub wacanakan beli tiket pakai pulsa ponsel

Kamis, 31 Oktober 2103

Merdeka.com - Pesatnya perkembangan teknologi informasi membuat kehidupan masyarakat semakin mudah. Penggunaan teknologi pada fasilitas umum seperti angkutan massal mulai menjadi kebutuhan masyarakat.

Kementerian Perhubungan berencana menerapkan penggunaan teknologi untuk pembayaran tiket angkutan umum. Caranya dengan menggunakan pulsa ponsel.

"Sistem pembayaran biaya angkutan umum bisa dengan pulsa telepon seluler, jadi sangat memudahkan bagi masyarakat tidak perlu mengantre untuk membeli tiket," ujar Wakil Menteri PerhubunganBambang Susantono di Jakarta, Kamis (31/10).

Bambang mengatakan, saat ini angkutan umum di Indonesia telah menggunakan smart card. Tetapi, hal itu tidak menutup kemungkinan dikembangkannya sistem pembayaran lain seperti dengan pulsa ponsel.

"Jadi HP ditempel ke tempat tiket, maka pulsa secara otomatis akan berkurang sesuai biaya tiket perjalanan, baik bus umum seperti Busway TransJakarta maupun Kereta Api," terang dia.

Bambang menjelaskan, pihaknya telah membicarakan rencana ini dengan bos PT KAI Ignasius Jonan. Tetapi, untuk realisasinya, Bambang mengaku masih akan dibicarakan secara lebih intensif.

"Kalau yang pertama angkutan kereta api dulu, selanjutnya bisa diterapkan di angkutan umum darat lainnya, seperti Busway TransJakarta dan bus-bus yang mempunyai trayek yang ada di Jakarta," kata Bambang.

Sumber :

http://www.merdeka.com/uang/kemenhub-wacanakan-beli-tiket-pakai-pulsa-ponsel.html

Analisis :

Menurut saya, wacana ini mudah-mudahan segera terealisasikan. Karena di era teknologi sekarang ini akan membuat  kehidupan masyarakat menjadi mudah dan praktis, tidak perlu lagi mengantri berdesak-desakan hanya untuk mendapatkan tiket. Tetapi, pemerintah terutama Menteri Perhubungan harus selalu mengawasi terhadap proyek ini, agar tidak digerogoti oleh oknum-oknum tertentu.

Indonesia surga produk ilegal

Jumat, 1 November 2013

Merdeka.com - Produk ilegal sudah tidak asing lagi di telinga masyarakat. Penyitaan dan pemusnahan produk-produk ilegal juga bukan hal baru lagi di Indonesia.

Ambil contoh awal Juli lalu, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean Tanjung Perak Surabaya, Jawa Timur, memusnahkan 304 kontainer berisi produk holtikultura ilegal. Tidak tanggung-tanggung, nilainya mencapai Rp 30 miliar.

Tidak hanya produk hortikultura, produk ilegal jenis lainnya juga deras mengalir ke dalam negeri. Belum lama ini, Bea Cukai Jakarta memusnahkan 4.304 botol minuman keras dan 34.000 keping video compact disc serta 11.000 bungkus rokok ilegal. Nilainya mencapai Rp 12 miliar.

Produk ilegal yang juga banyak tersebar di Indonesia adalah telepon genggam atau ponsel. Hal ini pernah dikeluhkan Menteri Perdagangan Gita Wirjawan. Saat menggelar sidak di sebuah pusat perbelanjaan di Jakarta, dia menyebutkan saat ini di Indonesia menjadi surga produk ilegal, khususnya ponsel.

Ada 250 juta unit ponsel yang tersebar di seluruh Indonesia, 30 persennya atau sekitar 77 juta unit belum terdaftar imeinya alias ilegal. Data terbaru yang dimiliki Kementerian Perdagangan, peredaran barang yang melanggar Undang-Undang Perlindungan Konsumen terus meningkat sejak 2011.

Kementerian Perdagangan menemukan 307 produk melanggar Undang-Undang Perlindungan Konsumen, sepanjang April-September 2013. Dari produk sebanyak itu sekitar 72 persen merupakan produk impor.

Berdasarkan parameter pengawasan, 112 kasus merupakan pelanggaran Standar Nasional Indonesia (SNI), 78 pelanggaran terkait ketiadaan buku manual dan kartu garansi, 21 pelanggaran terkait ketentuan distribusi. Jika dihitung sejak 2011, kemendag telah menemukan 1.028 kasus pelanggaran produk.

"Artinya hampir 30 persen kasus terjadi dalam dua tahun terakhir, terjadi peningkatan pesat dari temuan. Saya bisa sebut sebagian besar datangnya dari China," kata Wakil Menteri Perdagangan Bayu Krisnamurthi di Jakarta, Kamis (31/10).

Bayu mengatakan, kebanyakan produk melanggar tersebut adalah alat elektronik tanpa kartu garansi dan buku panduan manual. Jumlah kasusnya selama 6 bulan terakhir mencapai 56 persen.

"Terbanyak masih tetap produk elektronik yang melanggar, karena begitu banyak jenisnya, kemudian alat rumah tangga," katanya.

Sayangnya, hukum masih tumpul untuk menyikat habis produk-produk ilegal serta pelakunya. Sepanjang 2011-2013, ada 1.028 produk bermasalah. Sedangkan dalam 6 bulan terakhir, ditemukan 307 kasus, dengan pelanggaran didominasi oleh produk impor asal China. Dalam kurun April-September kemarin, 56 persen barang bermasalah adalah alat elektronik, 10 persen spare part kendaraan bermotor, dan 9 persen alat rumah tangga. Namun, baru dua kasus yang diselesaikan di ranah hukum.

"Proses hukum ternyata lambat, karena diikuti pengumpulan fakta, dan pembuktian," kata Bayu.

Pemberhangusan produk-produk ilegal tidak serta merta bisa dilakukan jika kebutuhan masyarakat tidak dipenuhi. Itu salah satu cara untuk meredam membanjirnya produk ilegal lantaran tingginya kebutuhan dan tingkat konsumsi masyarakat Indonesia.

Seiring dengan itu, lanjut Bayu, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan harus memperketat pengawasan barang masuk ke wilayah Indonesia.

"Dalam inspeksi Bea Cukai, ada proses di antaranya tidak menggunakan pemeriksaan individual, hanya dokumen. Ke depan harus sampel, karena tidak semua barang dilakukan pemeriksaan satu-satu, ini kunci," tegas Bayu.

Sumber :

http://www.merdeka.com/uang/indonesia-surga-produk-ilegal.html

Analisis :

Bukan hal yang tabu di Indonesia banyak beredar barang-barang illegal. Mengapa tidak? Ini merupakan sebab dari lemahnya pengawasan barang masuk ke dalam wilayah Indonesia. Kemungkinan besar terjadi kongkalikong terhadap pelaku dengan pengawas bea cukai di Indonesia yaitu penyuapan. Oleh karena itu, pemerintah terutama Menteri Perdagangan harus bersikap tegas mengusut masalah ini, karena sudah tidak asing lagi barang-barang illegal di telinga masyarakat Indonesia.

Dampak panjang demo buruh bagi perusahaan dan ekonomi nasional

Jumat, 1 November 2013

Merdeka.com - Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Suryamin ikut angkat bicara menanggapi maraknya aksi demo buruh yang terjadi beberapa hari terakhir. Menurut Suryamin, demo buruh bisa berdampak pada penurunan Pendapatan Domestik Bruto (PDB) negara jika terjadi berlarut-larut.

Suryamin menyebut, demo buruh akan sangat terasa pada output perusahaan. Produksi perusahaan berhenti berjam-jam dan berpengaruh pada indeks produksi. Dengan kata lain, perusahaan menjadi tidak produktif lagi.

"Demo buruh akan berpengaruh pada output yang berhenti berjam-jam. Nanti itu harus dipertimbangkan. Berpengaruh kepada indeks produksi perusahaan," kata Suryamin di Gedung BPS, Jakarta, Jumat (1/11).

Tidak hanya itu, nilai tambah produksi juga akan terus menurun. Dengan menurunnya nilai tambah dan output produksi, akhirnya membuat kemampuan perusahaan menggaji karyawan menjadi tergerus.

"Nilai tambah akan terus menurun, kemampuan cost produksi akan turun. Kalau terlalu lama pada PDB sektor masing masing. Itu kan nanti akhir tahun berdampak atau tidak," katanya.

Disinggung soal pengurangan produksi karena demo buruh, Suryamin enggan menjelaskannya. Dia hanya mengatakan, penurunan produksi masih bisa ditutupi dari sektor lain.

"Tapi kan ada sektor lain yang mendorong perekonomian kita," tutupnya.

Sumber :

http://www.merdeka.com/uang/dampak-panjang-demo-buruh-bagi-perusahaan-dan-ekonomi-nasional.html

Analisis :

Memang dengan maraknya demo buruh menuntut kenaikan upah akan berdampak buruk bagi perusahaan, karena dengan demonya para buruh, proses produksi secara tidak langsung berhenti berjam-jam dan mempengaruhi indeks produksi. Seperti disebutkan dalam berita diatas, jika demo buruh tersebut terus berlanjut, maka akan berdampak pada penurunan  PDB Negara. Oleh karena itu, menurut saya, perlu adanya kesadaran dari para buruh akan dampak dari demo tsb. Bukan tidak mungkin  akan terjadi PHK jika nilai tambah  dan output produksi mengalami penurunan sehingga perusahaan tidak mampu menggaji para karyawannya.

Hanya 50 persen lulusan universitas mengerti pasar modal

Merdeka.com - Pasar modal belum menjadi industri yang familiar untuk masyarakat Indonesia. Bahkan, untuk kalangan berpendidikan tinggi sekalipun.

Hanya sekitar 50 persen sarjana yang mengerti soal industri keuangan, khususnya pasar modal. "Semakin ke bawah pendidikannya, semakin kecil pemahamannya soal industri keuangan. Saya pikir sekitar 15 persen yang hanya mengerti," ujar Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Muliaman D. Hadad, saat workshop pasar modal, di Bali, Minggu (3/11).

Sehingga wajar jika pertumbuhan pasar modal saat ini masih tertinggal dibandingkan dengan industri keuangan lainnya, semacam perbankan, di Indonesia. Ini berbeda dengan pertumbuhan pasar modal di negara maju yang lebih pesat ketimbang perbankannya.

"Ini mengingat size atau market di pasar modal negara tersebut sangat besar. Berbeda dengan Indonesia, dimana masalah size atau kapitalilsasi pasar di pasar modal masih menjadi persoalan yang harus di kembangkan lagi," kata Muliaman.

Untuk itu, OJK beserta Bursa Efek Indonesia (BEI) terus melakukan sosialisasi lebih jauh terkait pemahaman pasar modal. Sehingga ke depan pasar modal bisa dijadikan sumber pendanaan jangka panjang di luar perbankan.

"Kondisi ini diharapkan juga ikut mendongkrak jumlah investor pasar modal lebih banyak lagi dan ada opsi yang bisa dimanfaatkan di pasar modal terkait pembiayaan jangka panjang," ungkapnya.

Sumber :

http://www.merdeka.com/uang/hanya-50-persen-lulusan-universitas-mengerti-pasar-modal.html

Analisis :

Menurut asumsi saya, terutama  pada universitas-universitas di Indonesia, banyak yang tidak mengajarkan studi tentang Pasar Modal di dalam perkuliahannya. Sehingga pengetahuan mahasiswa/i akan pasar modal sangatlah minim. Dan pengetahuan akan pasar modal pada umumnya hanya ada di seminar-seminar/workhop saja. Oleh karena itu, perlu adanya langkah dari pemerintah/menteri pendidikan agar menambahkan mata kuliah yang berkaitan dengan pasara modal.